Dugaan Peretasan Ponsel Panitia People’s Water Forum 2024
Jakarta – Dugaan peretasan ponsel menimpa panitia People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali menyusul pembubaran paksa dan intimidasi yang dialami gelaran acara tersebut. Dugaan peretasan ini muncul setelah panitia PWF 2024 mengeluarkan pernyataan terbuka yang mengkritik penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali karena dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat sipil terhadap keadilan hak atas air.
Menurut Ignatius Rhadite, pengacara LBH Bali, serangan siber itu menimpa Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi dan Koordinator Prodem Bali Roberto Hutabarat. Keduanya merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan PWF 2024. “Terjadi pada Senin malam,” kata Rhadite kepada Tempo, Selasa (21/5/2024).
Rhadite menjelaskan bahwa pada Senin tersebut, panitia PWF 2024 menyebarkan beberapa siaran pers yang mencantumkan Rezky dan Roberto sebagai kontak person. Siaran pers itu mengkritisi penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dan tindakan intimidasi, kekerasan, serta upaya pembubaran PWF oleh ormas. “Namun, tidak lama kemudian ponsel kedua orang itu diretas,” ujarnya.
Menurut Rhadite, insiden ini menunjukkan bahwa negara tidak segan melakukan pelanggaran hak asasi manusia demi memuluskan agenda kepentingan pemodal dan mengamankan investasi. Ia merujuk pada serangkaian intimidasi oleh aparat yang berujung pada pembatalan penggunaan fasilitas Institut Seni Indonesia Denpasar dan wisma bagi peserta PWF 2024, pembubaran paksa dan kekerasan oleh ormas di lokasi pengganti, hingga peretasan ponsel panitia.
“Negara juga membiarkan tindakan melawan hukum oleh ormas yang merampas properti acara dan melakukan kekerasan dalam pelaksanaan People’s Water Forum kemarin sore,” kata Rhadite.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Bali, Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, menyatakan pihaknya masih mendalami dugaan peretasan serta insiden yang dialami panitia dan acara PWF 2024. Ia mengaku memperoleh informasi tersebut dari siaran langsung di media sosial oleh aktivis lingkungan dari dalam Hotel Oranjje, Denpasar.
Dalam siaran itu, disebutkan adanya pembubaran paksa dan perampasan spanduk oleh sekelompok ormas. “Kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi, karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada Kepolisian,” kata Jansen kepada Tempo.
Namun, Jansen juga menyebutkan bahwa PWF 2024 tidak mematuhi aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. “Tidak ada pemberitahuan, bahkan cenderung kegiatan diam-diam disebar melalui medsos,” ujarnya. Ia meminta masyarakat Bali tidak terprovokasi dan membesar-besarkan kejadian itu, serta mempercayakan masalah ini kepada kepolisian.
