Perubahan Peraturan Hotel di Maroko: Tidak Lagi Wajibkan Bukti Nikah
Jakarta – Pemerintah Maroko telah mengubah aturan pemesanan hotel, yang tidak lagi mewajibkan bukti nikah bagi pasangan atau wanita lajang. Perubahan ini mencabut praktik lama di negara mayoritas Muslim tersebut.
Sebelumnya, pasangan belum menikah dan wanita lajang tidak diperkenankan menginap di kamar hotel tanpa menunjukkan akta nikah. Meski aturan ini tidak diatur dalam hukum tertulis, namun telah dianut selama beberapa dekade. Hotel-hotel sering menolak menerima tamu wanita yang bepergian sendirian atau pasangan yang belum menikah secara resmi.
Namun, pihak berwenang kini telah menginstruksikan hotel-hotel untuk tidak meminta bukti pernikahan. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kehakiman Maroko, Abdellatif Ouahbi, pada Mei lalu yang menegaskan bahwa meminta dokumen tersebut melanggar hukum.
“Mereka yang meminta dokumen ini di hotel melanggar hukum dan dapat menghadapi tindakan hukum,” kata Ouahbi, seperti dikutip dari Express.co.uk.
Kontroversi dan Alasan Perubahan
Perubahan peraturan ini menuai kontroversi. Beberapa pihak mengkritiknya sebagai langkah yang dapat memicu korupsi dan kejahatan. Abu Zaid Al-Muqri Al-Idrissi, pemimpin Partai Islam Keadilan dan Pembangunan (PJD), memperingatkan bahwa kebijakan baru ini akan meningkatkan penyebaran penyakit, perselingkuhan, dan perilaku tidak terpuji.
Namun, pendukung perubahan ini berpendapat bahwa aturan lama bersifat diskriminatif dan melangkahi privasi individu. Menteri Ouahbi, yang merupakan penganjur undang-undang yang lebih progresif, memandang perubahan ini sebagai langkah maju menuju kesetaraan dan penghormatan terhadap hak individu.
Undang-Undang Progresif
Menteri Ouahbi telah mendorong undang-undang yang lebih progresif sejak diangkat pada tahun 2021. Fokusnya adalah mendekriminalisasi hubungan di luar nikah dan mereformasi aturan keluarga Maroko. Perubahan peraturan hotel ini merupakan salah satu keberhasilan besarnya.
Implikasi dan Masa Depan
Perubahan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan melindungi hak-hak individu di Maroko. Namun, masih harus dilihat bagaimana dampak jangka panjang dari perubahan ini terhadap masyarakat dan tatanan sosialnya.
