Bulukumba,—- (suaraharapan.id)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin mengunjungi Kabupaten Bulukumba, Jumat, 22 September 2023. Ia didampingi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulsel serta beberapa pejabat di lingkup Pemprov Sulsel.
Begitu tiba di rumah jabatan Bupati Bulukumba, Bahtiar disambut hangat oleh Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf bersama Ketua TP-PKK Bulukumba Hj Andi Herfida Muchtar.
Selain itu, Bahtiar disambut prosesi Angngaru dan tari Paduppa. Di halaman rujab, ia bersama istri kemudian memantau beberapa stan UMKM binaan Dekranasda Bulukumba.
Tak berselang lama, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, bertolak ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Bonto Bahari.
Tampak, Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf bersama Forkopimda Bulukumba dan sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mendampingi Pj Gubernur ke PPI Bonto Bahari untuk menyerahkan secara simbolis Bantuan Kapal Perikanan.
Sebelum penyerahan bantuan, agenda sempat tertunda karena waktu akan memasuki shalat Jumat. Orang nomor satu di Pemprov Sulsel ini, melaksanakan shalat Jumat bersama di Mesjid Raya Bonto Bahari.
Seusai salat Jumat, Bahtiar bersama Bupati Bulukumba dan puluhan rombongan kembali ke PPI Bonto Bahari. Ia pun menyerahkan bantuan tersebut, kepada perwakilan kelompok penerima di beberapa Kabupaten yang ada di Sulsel.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bahtiar Baharuddin ke Bulukumba untuk kedua kalinya. Namun dalam kunjungan pertama, Bahtiar bukan berstatus Pj Gubernur.
“Ini kunjungan beliau yang kedua kali setelah gerakan nasional pembagian 10 juta bendera yang dipusatkan di Bulukumba Agustus 2023 lalu. Saat itu beliau ketua panitia,” kata bupati yang akrab disapa Andi Utta.
Andi Utta mengemukakan bahwa awalnya PPI Bontobahari dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, namun belum tuntas untuk membangun Break Water bagian barat Pelabuhan untuk menahan arus gelombang dan laju sedimentasi sehingga pada akhirnya terjadi pendangkalan di kolam labuh.
Kondisi ini kemudian semakin tidak ter-urus setelah adanya pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Olehnya itu, Andi Utta meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar PPI Bontobahari ini menjadi perhatian bersama, bagaimana merevitalisasi kembali fasilitas nelayan tersebut.
“Meski sudah menjadi kewenangan provinsi, kita berharap PPI Bontobahari ini dapat dikelola bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba,” ungkapnya.
Selain PPI Kajang dan PPI Bontobahari ini, saat ini juga Pemda fokus pada pengembangan kolam labuh di Kecamatan Ujung bulu.
Pengembangan kolam labuh ini untuk mengisi kekosongan fasilitas berlabuh yang representative di pusat kota Bulukumba, oleh karena secara ekonomis kota Bulukumba seharusnya memang memiliki fasilitas pendaratan ikan yang memadai karena permintaan pasar ikan yang sangat besar.(*/sh)
