PSSI Usulkan Revisi Aturan Pendanaan Olahraga, Dorong Pemda Dukung Sepak Bola
Jakarta – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah mengupayakan penyesuaian aturan guna memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) mendanai kompetisi sepak bola tingkat sekolah dan amatir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan akan membentuk tim gabungan PSSI-Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan rencana ini.
“Kami akan bentuk tim untuk menyelaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 22/2011 supaya bisa direvisi,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Permendagri 22/2011 mengatur bahwa pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai ketentuan tersebut, pendanaan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional itu sendiri.
Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa pendanaan keolahragaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Erick Thohir menilai aturan baru ini menunjukkan komitmen pemerintah mendukung pengembangan olahraga.
PSSI, lanjutnya, berupaya agar revisi Permendagri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Sinergi antar kedua regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam membangun keolahragaan, termasuk sepak bola.
“PSSI juga mengupayakan adanya payung hukum untuk pengelolaan aset olahraga karena banyak aset yang terbengkalai,” jelas Erick Thohir.
Aset terbengkalai, katanya, menimbulkan beban biaya tambahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, PSSI berencana menggandeng klub atau pihak lain untuk melakukan komersialisasi aset tersebut secara terukur.
“Peran PSSI di sini adalah menilai kerja sama yang sesuai, namun payung hukumnya nanti akan hadir dari Kemendagri,” imbuhnya.
Erick Thohir menegaskan bahwa penataan regulasi penggunaan anggaran ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sepak bola. “Tidak hanya di tim nasional, tapi juga dari bawah di tingkat sekolah atau amatir,” ujarnya.
Eks anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdulgani mengapresiasi program dan kebijakan pemerintah yang akan mendukung PSSI dalam pembinaan pemain. Menurutnya, keterlibatan Pemda dalam pembinaan sepak bola usia dini akan sangat berdampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional.
“Jika APBD bisa digunakan dalam pembinaan sepak bola usia dini, akan menghidupkan sepak bola untuk anak-anak Indonesia yang selama ini tidak tersentuh. Dampaknya sangat dahsyat, berapa juta anak-anak yang akan bermain sepak bola,” ujar Hasani.
Hasani menyambut baik langkah PSSI untuk menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra dalam pembinaan sepak bola anak. Ia yakin program ini akan menjadi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah.
