TOBA-SUMUT (suaraharapan.id) Aliansi Kontraktor Sektor Habinsaran (AKSHA) menyesalkan situasi yang berkembang terkait dengan aksi sekelompok orang yang menginginkan penutupan PT TPL. Hal ini diucapkan oleh Naek Hutapea (51) pada Sabtu, 26/6/21 di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.
Aliansi sebanyak 23 perusahaan ini terdiri dalam bentuk CV, PT dan UD. Kebanyakan mitra TPL ini adalah warga sekitar dan dari luar daerah.
Naek Hutapea merupakan Ketua AKSHA dan sudah bergabung dengan perusahaan TPL sejak tahun 2003 hingga saat ini. Naek merasa ada hal aneh dari persoalan tanah berubah menjadi tutup TPL.
“Kami tahu tanah dan wilayah tanah adat. Tanah adat kok jadi meleset ke arah tutup TPL? Kalau kami sebagai mitra, ketika ada yang klaim atau meminta kembali tanah mereka, silakan diminta dan ada jalur hukumnya” terang Naek.
Naek Hutapea mengatakan bahwa perusahaan PT. Toba Pulp Lestari bertujuan memperbaiki ekonomi rakyat. “Tadinya kami pekerja biasa kok, kerja penanaman. Setahu saya TPL tidak menebang pohon di hutan lindung dan hanya bekerja di HTI yang sudah ditetapkan menteri kehutanan. Saya tadinya punya 3 orang anggota dan kini bisa sampai 10 orang . Jadi situasi ini adalah situasi membentuk kami jadi jiwa usaha” jelas Naek.
Menurutnya, perusahaan selalu mengajak putra kampung bekerja dari pada merantau jauh dan perusahaan TPL selalu menguntungkan masyarakat, dan itulah salah satu nilai positif yang kami dapatkan sebagai putra-putra daerah seputaran perusahaan, khususnya di sektor Habinsaran.
Para mitra TPL mengatakan, jika ada kesalahan perusahaan tentang pengelolaan limbah dan penebangan hutan di luar ijin agar diperbaiki.”Saya meminta Pak Jokowi dan Luhut binsar Panjaitan dan DPR-RI agar bertindak sesuai aturan yang ada.
Naek berharap agar masyarakat menghargai kinerja pemerintah termasuk Luhut Binsar Panjaitan yang sudah pergi ke Cina mencari investor untuk berinvestasi ke Indonesia. Ini akan menjadi satu catatan buruk bagi Pemerintah jika para pengusaha meninggalkan Toba hanya karena persoalan kecil. Negara perlu memikirkan masa depan warganya hingga 10 tahun kedepan.(Dsn/sh/****)
