Menteri Jokowi Masuk Komite Badan Pengelola Tapera yang Menuai Kontroversi
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai kritik akibat pemotongan gaji pekerja telah menyertakan nama sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam jajaran komite Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).
Pemerintah menetapkan iuran Tapera sebesar 3 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Skema ini mengharuskan pemberi kerja menanggung 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen dari gaji mereka. Iuran ini akan dipotong maksimal pada tanggal 10 setiap bulan.
Penolakan terhadap kebijakan ini datang dari pekerja dan pengusaha, yang berpendapat bahwa pemotongan gaji akan membebani keuangan mereka.
Komposisi Komite BP Tapera
Berdasarkan situs resmi BP Tapera, komite yang dibentuk memiliki peran dalam merumuskan kebijakan umum dan strategis pengelolaan Tapera, serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas BP Tapera. Komite ini terdiri dari:
* Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Ketua)
* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Anggota)
* Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (Anggota)
* Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi (Anggota)
Honorarium Komite Tapera
Komite BP Tapera menerima honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023. Honorarium ini sebagai berikut:
* Ketua komite unsur menteri: Rp32.508.000
* Anggota komite unsur profesional: Rp43.344.000 (paling tinggi)
* Anggota komite unsur menteri: Rp29.257.200
Honorarium ini belum termasuk insentif dan manfaat tambahan lainnya yang diberikan untuk meningkatkan kinerja komite.
