Bulukumba,— (suaraharapan.id)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) selama tahun 2022-2023.
Kegiatan yang digelar di kawasan Tanjung Bira ini menghadirkan seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se Sulsel yang terdiri dari kepala daerah, Inspektorat dan kepala Dinas Sosial, Kamis 12 Oktober 2023.
Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan selamat datang kepada jajaran BPKP Sulawesi Selatan dan para peserta FGD dari seluruh kabupaten kota di Kabupaten Bulukumba yang dikenal dengan Butta Panrita Lopi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Bulukumba sebagai tuan rumah.
Pada kesempatan tersebut Andi Utta sapaan akrab bupati menyampaikan potensi dan program pemerintah daerah di sektor pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia juga memaparkan strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan program Perlinsos di Bulukumba. Dikatakan salah satu hal mendasar dalam melaksanakan program agar tepat sasaran adalah melakukan perbaikan dan update data penerima bantuan Perlinsos.
Penyaluran yang tepat sasaran salah satu kunci agar program perlindungan sosial dapat mencapai tujuannya,” ungkapnya.
Pemkab Bulukumba, lanjutnya juga telah melakukan verifikasi dan validasi DTKS dan penerima Bansos secara rutin melalui Aplikasi SIKS-NG setiap bulan.
Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data dengan melibatkan lintas OPD.
“Hasilnya, Tim Verval menemukan data PBI BPJS APBD yang tidak layak menerima sebanyak 3.996 orang,” ungkapnya.
Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Mohamad Risbiyantoro menyampaikan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan khususnya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Program perlinsos diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain berupa bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), BST bagi penerima Sembako Non-PKH, BLT Dana Desa, Program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN), dan BLT Minyak Goreng.
Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang (sembako) agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus menggerakkan ekonomi lewat pembelanjaan di UMKM setempat.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa belanja program perlinsos bersumber dari APBN maupun APBD. Pada APBN tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp431,5 Triliun.
Jumlah anggaran yang besar, kegiatan yang bervariasi, serta cakupan yang luas memungkinkan terjadinya penyimpangan. Untuk itu, program ini harus dikelola dan diawasi dengan baik.
“Pengawasan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyalurannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tentunya sesuai dengan pemanfaatannya,” terangnya.
BPKP sebagai bagian dari APIP, kata Risbiyantoro proaktif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Program Perlindungan Sosial baik dari sisi assurance maupun consulting.
Sebagai wujud akuntabilitas pengawasan perlinsos yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP melaksanakan FGD Hasil Pengawasan Program Perlinsos Tahun 2022 dan 2023 dengan tema “Kolaborasi Pengawasan Wujudkan Perlinsos yang Akuntabel”.
Tampak hadir dalam kegiatan ini , Walikota Parepare Taufan Pawe, Bupati Sidrap Dollah, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin, Wakil Bupati Selayar Saiful Arif, Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf dan Sekda Ali Saleng.(*/sh)
